POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, kembali menemui hambatan serius. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, menegaskan bahwa lahan yang disiapkan daerah hingga kini belum memenuhi standar Pemerintah Pusat untuk bisa dibangun fasilitas pendidikan tersebut.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Iswahyudi menjelaskan bahwa tahapan land clearing baru mencapai proses cut and fill. Itu pun dengan anggaran yang sangat terbatas sehingga progresnya belum signifikan.

“Kita belum tahu sampai mana cakupan land clearing kita. Dana terbatas, dan dari pusat juga belum ada acuan untuk 2026. Tahun 2025 saja usulan kita ditolak karena lahannya belum siap bangun,” ungkapnya.

Menurut Iswahyudi, pemerintah pusat mensyaratkan lahan datar seluas 5 hingga 10 hektare. Syarat ini disebut menjadi kendala besar bagi banyak daerah, termasuk Berau.

“Kalau yang diminta setengah hektare, mudah didapat di perkotaan. Tapi 5–10 hektare tanah datar itu sulit sekali. Aceh sampai Kutai Timur juga mengeluhkan hal yang sama. Banyak daerah rawa yang harus ditimbun miliaran rupiah,” jelasnya.

Lahan yang disiapkan di Gunung Tabur pun belum memenuhi kategori siap bangun. “Untuk saat ini, belum bisa. Pusat minta lahan flat dan benar-benar siap konstruksi,” katanya.

Selain masalah lahan, Dinsos juga menghadapi minimnya minat calon siswa. Tahun lalu, hanya sembilan anak yang bersedia mengikuti Sekolah Rakyat, meski jumlah calon sebenarnya banyak.

“Masalahnya boarding school. Anaknya mau, tapi orang tuanya tidak mau. Tahun kemarin hanya sembilan orang dari Nyuradab, Tubaan, dan Harapan Jaya yang bersedia,” terangnya.

Padahal, target ideal Sekolah Rakyat di Berau adalah sekitar 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Meski pembangunan Sekolah Rakyat terhambat, Dinsos Berau tetap menjalankan program pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Saat ini terdapat 16 pelajar yang bersekolah reguler melalui jalur provinsi dan tinggal di panti.

“Itu dari SD sampai SMA. Mereka tinggal di panti dan berangkat sekolah setiap hari dari sana,” jelas Iswahyudi.

Iswahyudi menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendidikan sosial.

“Walaupun fasilitas disiapkan, kalau anak tidak mau sekolah atau orang tua tidak mengizinkan, ya tetap sulit,” ujarnya.

Terkait pendanaan sosial, ia memastikan pihaknya tetap berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“BLT masih tetap ada. Meski ada pemotongan, kebutuhan masyarakat tetap kita upayakan bisa terlayani,” pungkasnya. (sep/FN)